Hidup Adalah Anugerah

Pada suatu hari ada seorang gadis buta yg sangat  membenci  dirinya sendiri. Karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya.

Kekasihnya selalu ada disampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berkata akan menikahi gadisnya itu kalau gadisnya itu sudah bisa melihat dunia.

Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepada gadisnya itu Yang akhirnya  dia bisa melihat semua hal, termasuk kekasih  gadisnya  itu .

Kekasihnya  bertanya  kepada gadisnya itu , ” Sayangggg … sekarang kamu sudah  bisa melihat dunia. Apakah  engkau mau menikah denganku?” Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya  itu ternyata buta.  Dan  dia menolak untuk menikahi si pria pacar-nya itu yg selama ini sudah sangat setia sekali mendampingi hidupnya selama si gadis itu buta matanya.

Dan akhirnya si Pria kekasihnya  itu  pergi dengan  meneteskan air mata, dan kemudian menuliskan sepucuk surat singkat kepada gadisnya  itu, “Sayangku, tolong  engkau jaga baik-baik ke-2 mata yg telah aku berikan kepadamu.”

* * * * *

Kisah di atas memperlihatkan bagaimana pikiran manusia berubah saat status dalam hidupnya berubah. Hanya sedikit orang yang ingat bagaimana keadaan hidup sebelumnya dan lebih sedikit lagi yang ingat terhadap siapa harus berterima kasih karena telah menyertai dan menopang bahkan di saat yang paling menyakitkan.

Hari ini sebelum engkau berpikir untuk mengucapkan kata- kata kasar Ingatlah akan seseorang yang tidak bisa berbicara. Sebelum engkau mengeluh mengenai cita rasa makananmu, Ingatlah akan seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan.

Sebelum engkau mengeluh tentang suamimu, ingatlah akan seseorang yang menangis kepada Tuhan  untuk meminta penyembuhan sehingga suaminya TIDAK LUMPUH seumur hidup. Hari ini sebelum engkau mengeluh tentang hidupmu, Ingatlah akan seseorang yang begitu cepat pergi  ke alam kubur dengan masih menyertakan kemiskinannya.

Sebelum engkau mengeluh tentang anak-anakmu Ingatlah akan seseorang yang begitu mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi tidak mendapatnya. Dan ketika engkau lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu Ingatlah akan para penganguran, orang cacat dan mereka yang menginginkan pekerjaanmu.

Dan ketika beban hidup tampaknya akan menjatuhkanmu, pasanglah senyuman di wajahmu dan berterima kasihlah pada Tuhan karena engkau masih hidup dan ada di dunia ini. Hidup adalah anugerah, syukurilah, jalanilah, nikmatilah  dan isilah hidup ini dengan sesuatu yg bermanfaat untuk umat manusia.

NIKMATILAH dan BERI YANG TERBAIK DI SETIAP DETIK DALAM HIDUPMU, KARENA ITU TIDAK AKAN TERULANG LAGI  untuk waktumu selanjutnya !!! (resensi : Motivasi)

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1. ALASAN
Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia. Konglomerat yang tidak baik dalam menjalankan usaha dan pemerintah yang korup adalah contohnya. Menyehatkan ekonomi nasional juga berarti menerapkan princip Good Corporate Governance ini dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Apa itu GCG ?
Secara umum istilah governance lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder. Good Corporate Governance memang menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik.
Latar belakang kebutuhan atas good corporate governance (GCG) dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakang akademis.
• Dari latar belakang praktis, dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate governance sebagai akibat market crash pada tahun 1929. corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 hingga saat ini.
• Dari latar belakang akademis, kebutuhan good corporate governance timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agentnya.
Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2. PENGERTIAN
Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft defnition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:
KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA
Apakah sesungguhnya Good Corporate Governance itu? Bila diterjemahkan secara awam bisa diartikan antara lain dengan istilah Mengurus Perusahaan Secara Baik
3. LANDASAN HUKUM
4. UNSUR-UNSUR
5. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Prinsip Dasar
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:
1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement) .
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
A. Peranan Negara
1. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu regulator harus memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
2. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (rule-making rules).
3. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi.
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement).
5. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
6. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar-instansi yang jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
7. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor (whistleblower) yang memberikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain.
8. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
9. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lainnya dalam hal Negara juga sebagai pemegang saham perusahaan.
B. Peranan Dunia Usaha
1. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
2. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
3. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.
5. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu.
C. Peranan Masyarakat
1. Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif dan bertanggung jawab.
2. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Manajemen Sumberdaya Manusia

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menunjukkan daya yang bersumber dari manusia dan akan memberi daya terhadap sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Daya dalam hal ini berkaitan dengan “daya” yang bersumber dari manusia,berupa tenaga dan energi yang ada pada manusia itu sendiri. Sumber daya manusia menurut Nawawi (Sedarmayanti, 2007:287) adalah :
a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
b. Sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi
Ditinjau dari sudut organisasi, manusia adalah sumber daya yang dinamis, bukan sumber daya yang statis seperti haInya tanah, modal, teknologi, dan uang, sebab manusia yang mengendalikan hal itu semua, manusia menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing dan sumber keunggulan bersaing, bagi sebuah organisasi sumber daya manusia mempunyai nilai yang sangat strategis bagi sebuah organisasi, karena jalannya sebuah organisasi ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Seperti yang dikutip oleh Nimran (http://tesis-skripsi.blogspot.com/2008/05) “Assets make thing possible, people make thing happen” memang benar oranglah yang membuat barang-barang dan jasa yang bernilai bagi suatu bangsa dan hasil-hasil yang bernilai itulah yang menentukan kesejahteraan dan taraf hidup suatu masyarakat.
Kualitas sumber daya manusia ini pada dasarnya menyangkut aspek fisik dan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Peningkatan kualitas fisik dapat dilakukan dengan program kesehatan dan gizi, sedangkan untuk peningkatan kualitas non fisik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan
Berbicara tentang sumber daya manusia, menurut Nimran (http://tesis-skripsi.blogspot.com/2008/05) tidak lepas dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri, manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dari seluruh sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, ketrampilan, daya dan kerja. Majunya teknologi berkembangnya informasi tersedianya modal dan bahan akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuanya bila sumber daya manusia tidak diperhatikan atau di telantarkan.
Tujuan adanya manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi

Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan adanya pengembangan terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:3). Pengembangan ini dimulai dengan adanya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.
Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang secara naluri selalu ingin hidup berkelompok, hal ini diwujudkan dengan adanya organisasi-organisasi, lembaga-lembaga sosial atau masyarakat. Menurut Abraham Maslow (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:5-9) manusia sebagai makhuk individu dan sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan baik material maupun non material, menurut Maslow manusia itu mempunyai 5 macam kebutuhan :
a. Kebutuhan Fisiologis
b. Kebutuhan akan Jaminan Keamanan
c. Kebutuhan yang bersifat sosial
d. Kebutuhan akan pengakuan atau penghargaan
e. Kebutuhan akan mengembangkan diri
Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin dan berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik (Tjiptoherijanto dan Abidin 1993 : 41).
Perkembangan yang terjadi secara nasional dan global memberikan pengaruh terhadap manajemen pemerintahan dan juga sistem kelembagaan Negara Indonesia, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga dalam proses pembangunan bangsa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini pada akhirnya akan bermuara pada pemberdayaan terhadap sumber daya manusia. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan terhadap sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang.
Alasan pentingnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia (Mariot, 2005:169) adalah :
a. Pegawai yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar dalam melakukan pekerjaan
b. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Contohnya perubahan teknologi.
c. Meningkatkan daya saing dan memperbaiki produktivitas
d. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada
Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia ini menurut Mariot (2005:174) agar dapat terlaksana dengan efektif adalah :
a. Menganalisis kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas dan kebutuhan pegawai.
b. Menentukan sasaran dan materi program pelatihan
c. Menentukan metode dan prinsip yang digunakan
d. Mengevaluasi program pelatihan.
Keempat langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Defenisi Pemberdayaan Masyarakat

Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian yaitu sebagai proses pembelajaran partisipatif baik secara individu maupun kelompok guna menggerakkan, dan mengembangkan daya serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat , untuk berbuat bagi dirinya sendiri secara swadaya . Yang mencakup upaya peningkatan kondisi sosial, ekonomi maupun kualitas hidup masyarakat .

Bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan konkrit yang bertumpu pada potensi lokal/daerah, budaya dan tingkat pengetahuan masyarakat serta memperhatikan kompleksitas permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat . Sehingga program pemberdayaan masyarakat tersebut tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna .

Oleh karena itu hendaknya program pemberdayaan masyarakat bukanlah semata-mata konsep kebijakan (top down conceptual) yang harus dilaksanakan dan dipaksakan kepada masyarakat, tetapi haruslah bermuara kepada kepentingan/ kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri (bottom up aspirative) . Walau kenyataan yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan yang semata-mata pelaksanaan konsep hampir tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat .

Maka agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan sasaran yang ingin dicapai yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan peran stake holders, lembaga kemasyarakatan dan institusi pendidikan melalui program terpadu, terencana dan berkelanjutan .

Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan

milik swasta.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :
Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.
Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan

Tahap-tahap kebijakan publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. [1] adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986)[2] diantaranya:
1. telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis;
3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. menjangkau dampak yang amat luas ;
5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
2.Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.[3]
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.[4] Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.[5]Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.[6]
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.[7] Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan