Adm Publik “Konsep Kebijakan Publik”

Konsep Kebijakan Publik

Sumber : Nugroho (2003:164)

Berbicara mengenai “kebijakan (policy)“ hendaknya dibedakan dengan “kebijaksanaan (wisdom)“, meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang (Syafi’ie 1999: 105). Dengan demikian, yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah suatu kebijakan tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan.
Untuk mempertajam pengertian tentang kebijakan, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ilmuwan sebagaimana yang dikutip dari Thoha (2002: 60-61). Salah satu diantaranya adalah menurut Lasswell dan Kaplan yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika. Selanjutnya, Eulau dan Prewitt merumuskan kebijakan sebagai suatu keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten, serta pengulangan pada bagian keduanya, yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam hal ini, kebijakan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain yang melaksana-kannya dengan menekankan perilaku yang konsisten dan berulang.
Dengan mengacu pada pendapat para ilmuwan di atas, Thoha (2002:59-60) merumuskan bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok, yaitu:
1. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasil-kan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masya-rakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Berdasarkan kedua aspek pokok tersebut di atas dapat disim-pulkan bahwa pada satu pihak, kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang komplek dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik yang menimbulkan insentif. Adapun kata “publik (public)” menurut Echols dan Sandly (1987: 455) adalah (1) masyarakat umum, rakyat umum, atau orang banyak dan (2) rakyat.
Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (dalam Thoha 2002: 62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut (the authoritative allocation of value for the whole society but turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choose to do or not to do results in the allocation of values).
Selanjutnya, kebijakan publik menurut Thomas R. Dye merupa-kan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do). Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Peme-rintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
Anderson (dalam Widodo, 2001:190) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:
1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.
Mengacu pada beberapa pendapat tentang definisi kebijakan publik diatas, maka dapat dirumuskan bahwa kebijakan publik merupakan pengetahuan tentang sebab-sebab atau permasa-lahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang kemu-dian dianalisis, dirumuskan, disepakati bersama, dan disyahkan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau negara (state) yang sifatnya mengikat untuk dilaksanakan bersama oleh masyarakat itu sendiri, dan konsekuensi atas pelanggaran tersebut akan dikenai sanksi. Lembaga-lembaga pemerintah dimaksud adalah institusi yang membuat kebijakan-kebijakan sekaligus merupakan institusi pelaksana kebijakan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah bersumber dari masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
Agar suatu kebijakan publik akurat dan dapat diterima oleh masyarakat, maka terlebih dahulu harus dilakukan analisis kebijakan (policy analysis) yang ideal. Untuk memberikan hasil analisis yang tepat, maka lembaga-lembaga pemerintah harus memiliki SDM sebagai analis kebijakan (policy analyst) yang profesional dan bermoral tinggi. Sehingga mereka mampu menyediakan berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Menurut Dunn (2003:21) paling tidak ada lima prosedur yang lazim dilakukan dalam melakukan analisis kebijakan:
1. Perumusan masalah (definisi), menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Peramalan (prediksi), menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan termasuk tidak melakukan sesuatu.
3. Rekomendasi (preskripsi), menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.
4. Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya anternatif kebijakan.
5. Evaluasi (evaluation), yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atas kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

2. Konsep Implementasi Kebijakan
Suatu kebijakan publik yang telah disyahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosiali-sasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).
Implementasi (implementation) menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan (Partanto dan Barry, 1994:247). Jones (dalam Widodo,2001:191) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai “getting the job done and doing it”. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan Jones di atas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan: pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi (Jones, Widodo, 2001:192).
Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.
Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja (Nugroho, 2003:158). Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakaketnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.
Secara ringkas, uraian di atas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana yang tergambar berikut ini.

Menurut Nugroho (2003:162), pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka pengorganisasian (organizing) atau memimpin pelaksanaan pengendaliannya (leading-controlling). Secara sederhana panduan yang diperlukan untuk melakukan implementasi kebijakan secara skematis tersaji pada gambar berikut ini.

Implementasi Kebijakan Publik
Sumber : Nugroho (2003:164)

Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber-daya yang tersedia. Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2003:170-174), syarat-syarat untuk melakukan implementasi kebijakan agar efektif antara lain:
1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Ketersediaan sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu untuk melaksanakannya.
3. Keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan.
4. Kehandalan hubungan kausal yang mendasari kebijakan yang akan diimplementasikan.
5. Intensitas dan frekuensi hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Hubungan saling ketergantungan (interdependensi) kebijakan.
7. Permohonan yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dalam kaitannya dengan itu, kekuasaan (power) merupakan syarat untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan, tanpa ada dampak bagi target kebijakan (Nugroho, 2003:174). Sedangkan menurut Merike S. Grindle (dalam Nugroho, 2003:174) setelah kebijakan ditranformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Hal ini ditentukan oleh isi kebijakan (konten) dan konteks imple-mentasinya. Keberhasilan dalam implementasinya ditentukan oleh derajat implementasinya (implementability) dari kebijakan tersebut. Adapun isi kebijakan yang dimaksud di atas mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya mencakup:
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Implementasai kebijakan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya harus dipersiapkan dengan baik. Edward (dalam Tangkilisan, 2003:11-14) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu;
1. Komunikasi (communication): komando untuk mengim-plementasikan kebijakan mesti ditransmisikan (dikomuni- kasikan) kepada personalia yang tepat dan kebijakan mesti jelas, akurat, serta konsisten.
2. Sumberdaya (resources): masalah sumber daya harus memadahi terutama SDM dan yang penting meliputi staf dengan ukuran/jumlah yang cukup dan tepat dengan keahlian yang diperlukan.
3. Disposisi atau sikap (dispositions): perilaku, sikap dari para implementor dan disposisi dari atasan (superior) mesti tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu.
4. Struktur birokrasi (bureaucratic structure): organisasi harus terstruktur secara jelas, sebab apabila terjadi fragmentasi organisasi akan merintangi koordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan dengan sukses suatu kebijakan publik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s